Transformasi Perguruan Tinggi Menghadapi Era Globalisasi

Mengawal  ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum  (PTN BH)

 

Merasa tidak asing dengan foto diatas? atau mungkin sama sekali belum pernah melihatnya?

Berjalan-jalan ke bagian tengah kampus ITB Ganesha, dapat ditemukan sebuah tugu yang di depannya terukir kutipan diatas. Tugu tersebut bernama Tugu Plaza Widya Nusantara. Sejak diresmikan oleh Prof. Wiranto Arismunandar, tugu ini sudah lama menjadi saksi bisu atas perjalanan ITB. Telah banyak pemimpin-pemimpin hebat bangsa yang lahir dari kampus ini, tetapi hal ini nampaknya membuat mahasiswa sekarang seperti mengemban beban moral untuk meneruskan jejak pendahulunya untuk membangun negeri. Mengingat perannya, mahasiswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah di dalam masyarakat, dengan ditempa terlebih dahulu di dalam sistem pendidikan perguruan tingginya, karena sistem pendidikan inilah yang menjadi inti penting dalam pembentukan watak dan kepribadian seorang mahasiswa.

Tetapi, sistem pendidikan yang seperti apakah yang ada di dalam kampus ITB saat ini? dan outputmahasiswa yang seperti apa yang ingin dibentuk? Mampukah PTN BH menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini?

Perjalanan ITB sebagai perguruan tinggi telah mengalami banyak transformasi sistem.  Hal ini berkaitan dengan strategi pemerintah dan perguruan tinggi untuk menjawab tantangan era globalisasi. Bahkan di akhir tahun ini, masyarakat Indonesia akan mengalami MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Tantangan-tantangan zaman yang terjadi mau tidak mau harus diantisipasi dengan sistem pendidikan yang ada, tidak terkecuali pendidikan tinggi.

Pada tahun 2000 ITB menjadi Perguruan Tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Dengan status BHMN ini, ITB menjadi perguruan tinggi yang lebih otonom dibandingkan sebelumnya. Landasan konstitusional perguruan tinggi yang otonom sudah dirumuskan oleh DPR sejak tahun 1999, namun masih diperlukannya proses perumusan yang berlangsung secara seksama dan hati-hati karena munculnya berbagai kekhawatiran berkaitan dengan biaya kuliah dan komersialisasi layanan pendidikan. Dengan PP No. 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH  dan PP No. 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB,   status ITB  resmi berubah menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

Lalu, bagaimanakah transformasi sistem perguruan tinggi selama ini ?

picture_perjalanan_bhmn_mwawm20152016

Secara umum transformasi sistem perguruan tinggi negeri adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN), Badan Layanan Umum (BLU) dan terakhir PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Badan Hukum Milik Negara, sebanyak 4 buah PTN, yaitu: UI, UGM, IPB, dan ITB  yang pada awalnya berstatus PTN berubah menjadi PT BHMN. Dalam keberjalanannya,  perlu undang-undang yang lebih kuat untuk memayungi BHMN. Sehingga dibentuk UU No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.  Namun, UU ini menuai protes karena dianggap melegalkan liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan. Sehingga, pada tanggal 31 Maret 2010, MK secara resmi membubarkan UU tersebut. Setelah itu pengkajian mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi masih terus berlangsung hingga dikeluarkannya PP No. 66 tahun 2010 pada September 2010 yang mana terdapat perubahan status menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Perbedaan mendasar antara PTN,  BHMN dan  BLU dapat dilihat dari tabel berikut.

No Ranah PTN BHMN BLU
1 Status Unit Kerja di bawah Kementrian Badan Hukum Satuan Kerja Kementrian Teknis
2 Visi misi sebagai pendidikan tinggi yang nir-laba Sesuai dengan visi misi kementrian Merupakan bentuk pertanggung jawaban ke stakeholder (exp MWA) Mengacu visi misi kementrian
3. Wewenang pengelolaan Tidak ada otonomi dalam keuangan Otonomi luas baik akademik dan non akademik Ada otonomi dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat
4 Anggaran Disusun berdasarkan renstra dan diusulkan ke kementrian . Disusun berdasarkan renstra dan ditetapkan oleh MWA Disusun berdasarkan renstra dan diusulkan ke kementrian
5 Belanja Setiap belanja harus melalui mekanisme KPPN. Belanja sesuai dengan RKAT yang disusun Belanja yang berasal dari masyarakat  dapat digunakan terlebih dahulu.
6 Pendapatan Semua pendapatan yang  berasal dari PNBP yang harus disetor ke kas negara, tidak boleh dipergunakan terlebih dahulu. Pengelolaan pendapatan diatur oleh PT BHMN Semua pendapatan yang bukan PNBP harus disetor ke Bendahara Penerimaan Satuan Kerja BLU. Setiap triwulan dilakukan pengesahan realisasi pendapatan melalui mekanisme KPPN.
7 Tarif Diatur oleh Kementrian Keuangan Tarif dari dana masyarakat diatur oleh Rektor Diusulkan satker dan ditetapkan oleh Kemenkeu
8 Aset(Pencatatan, pengelolaan, pengalihan, dan penghapusan) Melalui persetujuan Menkeu Menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh PT BHMN Melalui persetujuan Menkeu
9 Pemeriksaan dan Pengawasan Pemeriksaan eksternal oleh BPKPemeriksaan internal oleh SPI Pemeriksaan eksternal oleh BPKPemeriksaan internal oleh SPI, namun ada lembaga audit di tingkat MWA Pemeriksaan eksternal oleh BPKPemeriksaan internal oleh internal BLU

Pada tahun 2013 status hukum BLU diubah kembali menjadi PTN BH, di mana PTN BH dinilai memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan BLU. Tetapi dibalik perubahan tersebut ternyata masih terdapat beberapa kekhwatiran yang menghantui masyarakat, terutama dalam biaya kuliah yang tinggi seperti pada masa BHMN dan komersialisasi pendidikan tinggi.

Skenario perubahan status menjadi PTN-BH dimulai dari 7 perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM, ITB, IPB, UPI, Unair, dan USU. Pertimbangan perubahan itu tentu melihat kesiapan dari perguruan tinggi mencakup kinerja akademik dan pengelolaan kelembagaan kampus. Sebagai salah satu antisipasi kekhawatiran uang kuliah yang akan menjadi mahal, pemerintah telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan berlakunya sistem tersebut, diharapkan pemerintah juga dapat ikut mengawasi besaran uang yang harus dibayarkan setiap mahasiswa ke perguruan tinggi.

Selain kekhawatiran dan pandangan negatif dari masyarakat, terdapat pula beberapa pandangan positif yang muncul dengan pergantian status beberapa perguruan tinggi menjadi PTN BH, sebagai berikut:

  1. Telah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mampu secara parsial untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara mandiri. Bagi negara yang melihat adanya perguruan tinggi yang sudah siap bertransformasi ini, perubahan menjadi PTN BH dapat dianggap sebagai salah satu langkah untuk mengurangi pembiayaan negara karena kondisi perguruan tinggi yang bisa dianggap “mandiri”.
  2. Intervensi pemerintah terhadap  terhadap perguruan tinggi dikurangi dengan tujuan agar perguruan tinggi dapat bekerja mengikuti mekanisme pasar. Namun, perguruan tinggi juga harus dipertahankan menjadi organisasi non-for-profit yang bersaing melalui mekanisme pasar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
  3. Otonomi ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pendidikan tinggi dan pengembangan IPTEK, tentu saja setiap perguruan tinggi memiliki kapasitas dan kapabilitas masing-masing sehingga setiap kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Otonomi yang diterapkan ke perguruan tinggi diharapkan menjadi kekuatan moral yang  perlu diterjemahkan lanjut melalui peraturan atau panduan pelaksanaan untuk tiap perguruan tinggi. Hal ini merupakan aspek penting dalam  reformasi pendidikan tinggi yang sedang dijalankan. Namun, perlu diingat bahwa pengawasan dari pemerintah dan masyarakat juga diperlukan agar tidak terjadi komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di negeri ini.

sumber: mwa-wm.itb.ac.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s